TulisanDisarikan dari artikel : Warsito, Kusrin dan Hukum Responsif – Heru Susetyo Nuswanto

“Sesuatu yang baru sudah pasti akan mengundang kontroversi. Dengan adanya kontroversi itu sendiri justru karena kita mencoba sesuatu yang baru. Tanpa mencoba sesuatu yang baru, tak ada yang akan mengubah nasib kita.” (Warsito P. Taruno, Republika, 1/12/2015)

Demikian kutipan pembuka yang ditulis Heru Susetyo Nuswanto dalam artikelnya “Warsito, Kusrin dan Hukum Responsif”. Penulis adalah seorang Staf Pengajar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Artikel beliau sangat menarik karena menyorot inovasi Jaket Kanker Warsito dari sisi hukum. Mari kita simak lebih lanjut kupasannya.

Dalam banyak kasus, logika produksi inovasi teknologi seringkali 2-3 langkah melampaui hukum dan kebijakan. Ketika kebijakan dan segenap perangkatnya masih terjebak dalam logika produksi ‘deret hitung’, inovasi teknologi telah memasuki fase ‘deret ukur’. Tak pelak, hukum dan perundang-undangan terengah-engah mengejar ketertinggalannya.

Hal ini makin diperparah kondisi di mana tidak semua hukum dan kebijakan bersifat responsif dan akomodatif. Alih-alih mengakomodasi perkembangan teknologi, acapkali hukum menjadi rigid, kaku dan positivistik; dengan mengatasnamakan kepastian hukum (certainty of law) dan formalitas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaket Kanker Warsito

ECVT (Electrical Capacitance Volume Tomography ) dan ECCT (Electro Capacitive Cancer Therapy) adalah harapan besar terapi kanker berbasis gelombang energi non-radiasi temuan Warsito Purwo Taruno. ECCT sendiri kini telah menjadi harapan baru bagi mereka yang telah (divonis) tanpa harapan (Hope for No Hope) dalam metode pengobatan kanker. Semisal kasus kanker di tengah batang otak, masih mungkin ‘dibersihkan’ dengan ECCT. Kedua teknologi ini tidak ada referensinya di dunia luar. Ini karena keduanya lahir di Indonesia dan pertama di dunia (Republika, 1/12/2015).

Semenjak keberhasilan jaket kanker-nya pada beberapa pasien, dan profilnya diangkat ke dalam media nasional, pasien pun berbondong. Akhir 2011, tak kurang dari 70-80 penderita kanker tiap hari mendatangi tempat penelitian Dr. Warsito yang berlokasi di daerah Tangerang.

Kronologis Mencuatnya Kasus Jaket Kanker Warsito

Februari 2012, Warsito melalui Edwar Technology  mengirimkan surat permohonan dukungan kepada IDI dan permohonan dukungan, arahan dan perlindungan hukum kepada Kemenkes terkait teknologi ECCT dan ECVT. Kemudian pada Maret 2012, pihak Kemenkes dan Edwar Technology telah menandatangani nota kesepahaman untuk kegiatan penelitian pemanfaatan PT. Edwar Technology untuk kesehatan baik yang bersifat diagnostik, terapi, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Kesepakatan bersama meliputi penelitian pemanfaatan ECVT untuk pencitraan medis dan penelitian pemanfaatan ECCT untuk terapi kanker.

Tiga tahun berlalu, hal-hal yang tertuang dalam Nota Kesepahaman tak berjalan yang tentunya karena peran kedua pihak dalam perjanjian. Walhasil Kementerian Kesehatan dengan surat nomor HK.06.01/IV/2444/2015 pada 20 November 2015 menyatakan bahwa teknologi yang dimiliki Warsito belum memenuhi prosedur penelitian sebagaimana nota kesepakatan bersama.

Selain itu, pengertian ‘klinik riset kanker’ yang dimiliki PT Edward Technology dan Warsito juga tidak dikenal pengertiannya dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik dan penggunaannya. Menurut Kemenkes, klinik tersebut belum sesuai dengan standar dan izin operasional yang berlaku (Republika, 1/12/2015). Akibat surat tersebut, operasional ‘klinik’ terancam terhenti dan ratusan penderita kanker calon pengguna teknologi Warsito, menjadi terlantar. Belum lagi 150 pegawai Edwar Technology terancam dirumahkan.

Dibina Bukan Dibinasakan

Alasan pemerintah untuk menghentikan operasional ‘klinik’ Warsito dengan melarangnya menerima ‘pasien’ baru dapat dipahami. Masyarakat dan konsumen memang perlu perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan. Kasus penyimpangan klinik chiropractic tak berijin di Pondok Indah yang menewaskan seorang wanita muda yang diduga dilakukan dokter asal Amerika pada Agustus 2015 cukup sudah menjadi peringatan. Disamping itu ada persoalan standarisasi, sertifikasi dan pengaturan tersendiri terkait dengan pelayanan kesehatan, alat kesehatan berikut distribusinya, serta penggunaan istilah ‘klinik.’

Namun demikian, semudah itu memvonis operasional ‘klinik’ juga bukan penyelesaian yang bijak. Bisa jadi ‘klinik’ Warsito telah melakukan lompatan prosedur riset dan melanggar aturan tentang pelayanan kesehatan, klinik dan alat kesehatan, namun juga alat tersebut telah menolong cukup banyak penderita kanker.

Berdasarkan dari data Edwar (2015), dari 3,183 pengguna ECCT, 48% mengalami kondisi perbaikan kesehatan, 41% stagnan alias tidak mengalami perubahan, dan 11% mengalami kegagalan. Para ‘pasien’ juga memillih secara sadar metode penyembuhan ala ECCT tersebut dan tahu bahwa alat tersebut tidak otomatis menjamin kesembuhan mereka.

Hak warga negara untuk menentukan pilihan metode penyembuhan adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM). Pasal 5 ayat (3) UU Kesehatan No. 36/ 2009 menyebutkan : Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Kemudian, pasal 9 ayat (1) UU HAM No. 39/ 1999 menyebutkan bahwa : Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Bersambung : Jaket Kanker Warsito dan Hukum Responsif di Indonesia (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s