TulisanDisarikan dari artikel : Warsito, Kusrin dan Hukum Responsif – Heru Susetyo Nuswanto

Lanjutan dari artikel : Jaket Kanker Warsito dan Hukum Responsif di Indonesia (1)

Hukum Responsif dan Kepastian Hukum

Kepastian hukum dan perlindungan hukum memang sangat penting. Lebih jauh ini adalah bagian dari karakteristik negara hukum yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap para inovator memang harus dilakukan oleh otoritas negara. Namun, di sisi lain, karakter produk hukum juga harus bersifat responsif dan akomodatif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Produk hukum responsif atau otonom adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses normatifikasinya mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat (Arianto, 2010)

Philippe Nonet and Philip Selznick menjabarkan perlunya hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif). Nonet dan Selznick berargumen bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.

Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada “hukum di dalam perspektif konsumen”. Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui sub-ordinasi atau koersi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan (Arianto, 2010)

Para Inovator Harus Difasilitasi

Para inovator sepatutnya mendapat fasilitasi dan pembinaan dari negara. Apabila mereka kesulitan mengembangkan inovasinya, negara perlu fasilitasi entah dengan bantuan sarana, prasarana, hingga dana. Tugas pemerintah adalah mengingatkan mereka ihwal prosedur yang harus dijalani, standarisasi, sertifikasi dan ‘rule of engagement’ yang berlaku terkait inovasi tersebut. Mereka harus dibina, bukan dibinasakan.

Kemudian, produk hukum yang hadir terkait inovasi perlu lebih bersifat responsif dan akomodatif terhadap kenyataan sosial di dalam masyarakat. Termasuk, akomodatif terhadap hak-hak pasien dalam Kasus Warsito. Alias hukum harus dapat menghadirkan harmoni antara kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, para inovator juga harus sadar tentang hukum positif yang berlaku, misalnya tidak mudah melakukan pemalsuan, pelanggaran HAKI, dan menghormati rambu-rambu sosial, etika, dan moral terkait inovasi tersebut.

Demikian ulasan Heru Susetyo Nuswanto dalam artikelnya. Menarik bukan? Indonesia memang masih memerlukan produk hukum yang responsif dan akomodatif guna mewadahi inovasi berlian karya anak bangsa.

 

Artikel lengkap dapat di akses di : http://www.kompasiana.com/hsusetyo/warsito-kusrin-dan-hukum-responsif_56a01d719fafbda20d5973a3

Artikel ini juga telah dipublikasikan di Harian Republika, Kamis 21 Januari 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s